Pengadilan Negeri Negara Kelas II merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Denpasar yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Negara Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Negara Kelas II merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Denpasar yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan.

Pengadilan Negeri Negara Kelas II memiliki layanan sebagai berikut:

1. PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP 
2. PERMOHONAN LEGALISIR SURAT 
3. PERMOHONAN IJIN PENELITIAN DAN RISET  
4. PENGUMUMAN INFORMASI
5. PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI
6. PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI
7. PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH ATASAN PPID
8. PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP
9. PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI
10. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
11. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
12. INTRUKSI KERJA INFORMASI JADWAL PERSIDANGAN SETIAP HARI KEPADA PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
13. PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI
14. PELAYANAN PENGADUAN PENDELEGASIAN DARI BAWAS (PENGADILAN NEGERI)
15. PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF SENDIRI PENGADILAN NEGERI 
16. PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS 
17. PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL 
18. SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA 
19. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI
20. LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMEKING)
21. SURAT KETERANGAN ELEKTRONI MELALUI APLIKASI ERATERANG
22. KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN
23. PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI 
24. PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI TANPA KEBERATAN PENGADILAN NEGERI
25. PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/ 4 BULANAN/ 6 BULANAN/ TAHUNAN) PENGADILAN NEGERI
26. PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ARSIP BERKAS PERKARA PENGADILAN NEGERI 
27. SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI ERATERANG
28. PERKARA PERDATA GUGATAN / BANTAHAN / PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) - MEDIASI BERHASIL
29. KEARSIPAN BERKAS PERKARA PT
30. PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN KEBERATAN PENGADILAN TINGGI
31. PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI TANPA KEBERATAN PENGADILAN TINGGI
32. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
33. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK TINGKAT BANDING
34. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PT
35. PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING
36. PENYUMPAHAN ADVOKAT
37. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM SECARA ELEKTRONIK
38. PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN  PASAL 29 AYAT (1), (2) DAN (3) KUHAP TINGKAT BANDING KE MAHKAMAH AGUNG
39. PERPANJANGAN PENAHANAN  PASAL 29 AYAT (1), (2) DAN (3) KUHAP OLEH PT ATAS PERMOHONAN PN
40. PENYELESAIAN PENETAPAN PENAHANAN PASAL 27 AYAT (1) JO PASAL 238 AYAT (2) DAN PASAL 27 AYAT 2 KUHAP
41. PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA (DEWASA) 
42. PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI BERHASIL
43. PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL
44. PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT 
45. PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA TIPIRING
46. PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG
47. PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING
48. PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU
49. PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI 
50. PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK PIDANA
51. PERMOHONAN GRASI 
52. PERMOHONAN PRAPERADILAN 
53. PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3) 
54. PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN ATAS PERMINTAAN PENUNTUT UMUM PASAL 25 AYAT (2)
55. PERMOHONAN IJIN / PERSETUJUAN BESUK (PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR, ANAK DAN PERIKANAN) 
56. PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1) (2) dan (3) KUHAP 
57. PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA
58. PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN PERKARA PIDANA 
59. PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI
60. IJIN PEMBANTARAN
61. SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA
62. PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANA
63. PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PIDANA
64. IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK (PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR, PERIKANAN DAN ANAK)
65. PERMOHONAN PENGALIHAN PENAHANAN 
66. PINJAM PAKAI BARANG BUKTI 
67. IJIN BEROBAT 
68. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU
69. PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
70. PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI TINDAK PIDANA KORUPSI
71. PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK TINDAK PIDANA KORUPSI
72. PERMOHONAN GRASI TINDAK PIDANA KORUPSI
73. PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENUNTUT UMUM PASAL 25 AYAT (2)
74. PERMOHONAN IZIN / PERSETUJUAN BESUK
75. PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1) KUHAP
76. PENANGGUHAN PENAHANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
77. PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI 
78. PEMBANTARAN PENAHANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
79. PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING TINDAK PIDANA KORUPSI 
80. PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI TINDAK PIDANA KORUPSI
81. PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TINDAK PIDANA KORUPSI
82. IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 
83. PERMOHONAN PENGALIHAN ATAU PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
84. PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
85. IZIN BEROBAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
86. PROSES PENYELESAIAN SECARA KONVENSIONAL / ELEKTRONIK PERKARA PIDANA PERIKANAN 
87. PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA PERIKANAN 
88. PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA PERIKANAN 
89. PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KHUSUS PERIKANAN
90. PERMOHONAN UPAYA HUKUM GRASI PERKARA KHUSUS PERIKANAN 
91. PERMOHONAN IJIN / PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN PERKARA KHUSUS PERIKANAN 
92. PERMOHONAN IJIN / PERSETUJUAN PENYITAAN PERKARA KHUSUS PERIKANAN
93. PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 76 AYAT (7) UU NOMOR 45 TAHUN 2009 PERKARA KHUSUS PERIKANAN 
94. PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA KHUSUS PERIKANAN
95. IJIN PEMBANTARAN PERKARA KHUSUS PERIKANAN 
96. IJIN BEROBAT PERKARA KHUSUS PERIKANAN 
97. PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN UNTUK SEMENTARA WAKTU PERKARA KHUSUS PERIKANAN 
98. IJIN LELANG BARANG BUKTI PERKARA KHUSUS PERIKANAN
99. PERMOHONAN IJIN PENENGGELAMAN KAPAL PERKARA KHUSUS PERIKANAN 
100. PEMERIKSAAN SETEMPAT PERKARA KHUSUS PERIKANAN
101. PENERJEMAH BAHASA PERKARA KHUSUS PERIKANAN
102. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA MANUAL 
103. PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN/ PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) – MEDIASI BERHASIL 
104. PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN/ PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) – MEDIASI GAGAL
105. UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA 
106. PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL 
107. PERMOHONAN KONSIGNASI (PENGADAAN TANAH) 
108. PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL 
109. PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG DAN HAK TANGGUNGAN 
110. PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA UMUM
111. PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA
112. PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERDATA
113. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA  
114. UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK
115. PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PARTAI POLITIK
116. PENYELESAIAN PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUBLIK 
117. KEBERATAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA
118. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT)
119. PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN/ PERLAWANAN – MEDIASI BERHASIL 
120. PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN/ PERLAWANAN – MEDIASI GAGAL
121. PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT)
122. PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA
123. UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) TK PERTAMA
124. PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN KEKELIRUAN/KEKHILAFAN YANG NYATA
125. PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN ADANYA NOVUM 
126. PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI KEPAILITAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) 
127. PENYELESAIAN BERKAS GUGATAN  HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) 
128. PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PERMOHONAN GUGATAN LAIN-LAIN 
129. PERMOHONAN PAILIT 
130. PERMOHONAN PKPU SEMENTARA ATAS PERMINTAAN DEBITUR 
131. PERMOHONAN PKPU SEMENTARA ATAS PERMINTAAN KREDITUR
132. PENCABUTAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PHI
133. GUGATAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 
134. EKSEKUSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MEMBAYAR SEJUMLAH UANG 
135. PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA  (PB)
136. PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 
137. PENANGANAN PENGADUAN PENDELEGASIAN DARI BAWAS (PENGADILAN NEGERI)
138. PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF SENDIRI PENGADILAN NEGERI
139. PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS 
140. PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL
141. SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA 
142. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI 
143. LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMEKING) 
144. SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI ERATERANG
145. KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN 
146. PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI 
147. PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI TANPA KEBERATAN PENGADILAN NEGERI
148. PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/ 4 BULANAN/ 6 BULANAN/TAHUNAN) PENGADILAN NEGERI 
149. PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ARSIP BERKAS PERKARA PENGADILAN NEGERI